SOSIALISASI PANDUAN KLASIFIKASI DAN KONSTRUKSI KAPAL IKAN FRP KURANG DARI 12 METER DI WILAYAH PESISIR PULAU RAAM
Kata Kunci:
Kapal fiber; FRP; BKI;Sertifikasi:Abstrak
Pulau Raam merupakan Kelurahan yang terletak di kota Sorong Provinsi Papua Barat yang memiliki beberapa kelompok usaha pengrajin kapal FRP terutama untuk keperluan penangkapan ikan. Standar baku proses manufaktur yang diaplikasikan pengrajin kapal fiber membuat kualitas hasil fabrikasi berbeda-beda dari setiap galangan yang ada. Kegiatan sosialisasi dilaksanakan dengan presentasi materi langsung kepada pemilik galangan dan pengrajin kapal FRP. BKI sebagai BUMN yang bergerak di bidang jasa survey dan sertifikasi kapal memiliki peraturan-peraturan terkait pembangunan konstruksi kapal. Pada tahun 2020, BKI menerbitkan “Guidance for Certification of FRP Fishing Vessel less than 12 m” yang mana sangat sesuai dengan jenis kapal hasil produksi pengrajin kapal di pulau Raam, Materi yang diberikan kepada peserta sosialisasi yaitu prosedur sertifikasi BKI, material fiber reinforcement plastics (FRP), desain struktur kapal & stabilitas kapal FRP, instalasi permesinan, instalasi kelistrikan, dan alat keselamatan kapal. Evaluasi diberikan dengan metode pemberian pre test dan post test untuk melihat perkembangan peserta dalam memahami materi yang diberikan. Dari 10 pertanyaaan yang diberikan dalam post test, sebagian besar peserta telah menunjukkan perkembangan yang signifikan jika dibandingkan dengan pre test.
Referensi
Ardhy, S., Putra, M. E. E., & Islahuddin, I. I. (2019). Pembuatan Kapal Nelayan Fiberglass Kota Padang Dengan Metode Hand Lay Up. Rang Teknik Journal, 2(1), 143–147. https://doi.org/10.31869/rtj.v2i1.1103
Atmanegara, R. E. P., Pribadi, T. W., & Arif, M. S. (2016). Analisis Teknis dan Ekonomis Pembangunan Kapal Ikan 30GT Konstruksi FRP Menggunakan Metode Laminasi Vacuum Infusion. Jurnal Teknik ITS, 5(1), 25–30. https://doi.org/10.12962/j23373539.v5i1.15827
BKI. (2020). Guidance for Certification of Undecked FRP Fishing Vessel less than 12 m.
Imron, M., Haq, R. S. Q., & Iskandar, B. H. (2020). Local wisdom of jukung boat design in Cilacap district, Central Java, Indonesia. AACL Bioflux, 13(6), 3397–3406.
Kementerian Kelautan dan Perikanan. (2018). Kelautan dan Perikanan Dalam Angka 2018. Jakarta: Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Kumalasari, G. W. (2017). Kebijakan Pengembangan Konsep Sea Gate International (SGI) Guna Mewujudkan Kemandirian Maritim Indonesia. Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY, 24(2), 193–203. https://doi.org/10.22219/jihl.v24i2.4270
Kusdiantoro, K., Fahrudin, A., Wisudo, S. H., & Juanda, B. (2019). Kinerja Pembangunan Perikanan Tangkap di Indonesia. Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan, 5(2), 69–84. https://doi.org/10.15578/marina.v5i2.8053
Marta, W., & Novrianto, A. (2020). Perubahan Provesi Masyarakat Nelayan di Era 5.0. Sumatera Barat: Insan Cendekia Mandiri.
Peraturan Menteri Perhubungan Nomor: PM 7 Tahun 2013 Tentang Kewajiban Klasifikasi Bagi Kapal Berbendera Indonesia pada Bada Klasifikasi.
Pujiastuti, R. R., & Samekto, P. A. (2019). Pemanfaatan Transportasi Laut Untuk Meningkatkan Pertumbuhan Sektor Pariwisata. Jurnal Sains Dan Teknologi Maritim, 19(2), 151–164. https://doi.org/10.33556/jstm.v19i2.204
Puspita, H. I. D., Kusnadi, R. F., & Syikhu, D. (2022). Optimalisasi Lambung Kapal Penangkap Ikan Dengan Bahan Dasar Fiberglass Di Pelabuhan Perikanan Puger. Jurnal Inovasi Sains Dan Teknologi Kelautan, 3(1), 38–46.
Ruddianto, R., Utomo, A. P., Sumardiono, S., Abdullah, K., & Wulandari, K. D. (2021). Workshop Online Pembuatan Kapal Kecil Untuk Nelayan di Kabupaten Situbondo. INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian, 5(1), 33–43. https://doi.org/10.36841/integritas.v5i1.957
Sugianto, S. (2020). Optimalisasi Kemandirian Kelautan dalam Mewujudkan Pembangunan Budaya Maritim Nasional. Pena Justisia: Media Komunikasi Dan Kajian Hukum, 19(1), 47–58. https://doi.org/10.31941/pj.v19i1.1134
Syahrial, A. Z., & Huda, N. (2018). Studi Pengaruh Orientasi Serat Komposit FRP Terhadap Kekuatan Lambung Kapal Menggunakan Metode Elemen Hingga. In Prosiding Seminar Nasional Cendekiawan (pp. 573–582).
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2008 Tentang Pelayaran.
Undang-Undang RI No 45 Tahun 2009 tentang Perikanan.
Windasai, Said, M. M., & Hayat. (2021). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pemberdayaan Masyarakat Nelayan. Jurnal Inovasi Penelitian (JIP), 2(3), 793–804.
Unduhan
Diterbitkan
Cara Mengutip
Terbitan
Bagian
Lisensi
Hak Cipta (c) 2022 Nurul Huda, Andreas Pujianto, Yani Nurita Purnawanti, Boby Wisely Ziliwu, Rezza Ruzuqi, Ahmad Nurfauzi, Djoko Prasetyo, Bagas Prakoso, Muhfizar Muhfizar, Egbert Joshua Sirait, Pundi Ramadhan Sudrajat

Artikel ini berlisensi Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 International License.







